Arti PKB di STNK : Biaya dan Cara Cek PKB Secara Online

Penting !!! : Untuk cek Pajak Secara akurat, sesuai plat nomor anda, silahkan gunakan aplikasi cek pajak kendaraan berikut,

Jika anda melihat STNK mobil atau motor anda, anda pasti akan menemukan beberapa istilah disana, salah satunya adalah PKB.

Pada artikel ini kami akan mengungkap fakta dan informasi tentang :

  • Apa arti dan kepanjangan dari PKB di stnk?
  • Berapa biaya PKB kendaraan?
  • Berapa tarif yang dipatok pemerintah tentang PKB?
  • Bagaimana cara cek PKB motor dan mobil?
  • Bagaimana cara cek denda PKB ?
  • Bagaimana cara cek PKB progresif?

Silahkan disimak berikut ini :

PENGERTIAN PKB

PKB adalah singkatan dari Pajak Kendaraan Bermotor, PKB wajib dibayarkan para pemilik kendaraan setiap tahun yang dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

TARIF PKB

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 besarnya tarif PKB adalah hasil perkalian dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor), dan bobot tingkat kerusakaan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

PKB
Tarif PKB Di STNK

Besaran biaya PKB berbeda-beda untuk setiap daerahnya, pada dasarnya tarif ini sudah diatur oleh pemerintah dalam undang-undang no 28 tahun 2009 tentang tarif pajak kendaraan bermotor yang di keluarkan oleh presiden yang besar maksimalnya adalah 2%.

Dan dalam hal ini setiap daerah berahkan mengatur tarifnya sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakatnya. Itulah kenapa beda daerah biasanya pajak PKB nya juga berbeda.

Berikut tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) di beberapa wilayah Indonesia.

WilayahTarif PKBReferensi
DKI Jakarta2 %Perda No. 2 Tahun 2015
Jawa Barat1,75 %Perda No. 13 Tahun 2011
Jawa Tengah1,5 %Perda No. 2 Tahun 2011
Jawa Timur1,5 %Pergub No. 9 Tahun 2018
Sumatera Barat1,65%Pergub No. 25 Tahun 2018

CARA CEK PKB

Cara cek tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dapat dilakukan dengan mudah dan akurat menggunakan Aplikasi Cek Pajak Kendaraan.

Aplikasi ini memberikan informasi biaya pajak kendaraan anda secara akurat, karena aplikasi ini terhubung dengan data Samsat seluruh Indonesia.

Contoh pengecekan pajak menggunakan aplikasi ini adalah sebagai berikut:

Anda dapat menggunakan aplikasi ini dengan cara download melalui tombol berikut.

Cara penggunaan Aplikasi Cek Pajak Kendaraan sangat mudah, yaitu :

  1. Pilih menu “Aplikasi”
  2. Kemudian, pilih wilayah lokasi
  3. Masukkan nomor polisi kendaraan Anda

DENDA PKB

Denda PKB akan dikenakan kepada para pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Denda dihitung berdasarkan nominal PKB pada STNK, dan waktu keterlambatan membayar.

Denda dihitung mulai dari dua hari keterlambatan dengan perhitungan 25% pertahun  yang akan dihitung dari nominal PKB pada STNK.

Berikut cara menghitung denda tarif pajak.

  1. Denda Telat 3 Bulan        = Tarif PKB x 25% x 3/12
  2. Denda Telat 6 Bulan        = Tarif PKB x 25% x 6/12
  3. Denda Telat 12 Bulan      = Tarif PKB x 25% x 12/12

Denda tersebut berlaku untuk tahun ke-2 hingga tahun ke-4 keterlambatan , apabila lebih dari 4 tahun maka akan dikenakan denda maksimal sebesar 48%.

Selain denda tersebut juga terdapat denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) sebesar Rp. 32.000/tahun untuk roda dua, dan Rp. 100.000/tahun untuk roda empat.

Untuk Anda yang ingin dengan mudah menghitung tarif denda pajak kendaraan bermotor, Anda dapat menggunakan Kalkulator Denda Pajak Motor dan Mobil berikut ini.

Kalkulator Denda Pajak Motor

Kalkulator Denda Pajak Mobil

PROGRESIF PKB

Progresif  PKB adalah tarif pajak dalam bentuk persentase yang didasarkan pada jumlah kendaraan dan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).

Semakin banyak jumlah kendaraan dan semakin tinggi NJKB maka semakin tinggi juga tarif pajak progresif anda.

Pajak progresif akan diberikan pada kendaraan bermotor yang memiliki kesamaan nama serta alamat pemilik.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 6 ketentuan tarif pajak progresif sebagai berikut.

  1. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah 1% dan paling tinggi 2%.
  2. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan alamat yang sama.
  3. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berikut data tarif pajak progresif kendaraan bermotor di beberapa wilayah di Indonesia.

1. Wilayah DKI Jakarta

Berikut tarif pajak progresif kendaraan di wilayah DKI Jakarta yang diatur dalam Perda No. 8 Tahun 2010

Urutan KepemilikanTarif Pajak
Kendaraan pertama2%
Kendaraan kedua2,5%
Kendaraan ketiga3%
Kendaraan keempat3,5%
Kendaraan kelima4%
Kendaraan keenam4,5%
Kendaraan ketujuh5%
Kendaraan kedelapan5,5%
Kendaraan kesembilan6%
Kendaraan kesepuluh6,5%
Kendaraan kesebelas7%
Kendaraan kedua belas7,5%
Kendaraan ketiga belas8%
Kendaraan keempat belas8,5%
Kendaraan kelima belas9%
Kendaraan keenam belas9,5%
Kendaraan ketujuh belas10%

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat diketahui bahwa setiap bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh nama dan alamat sama, maka pajak progresif mengalami kenaikan sebesar 0,5%.

2. Wilayah Jawa Barat

Berikut tarif pajak kendaraan bermotor Wilayah Jawa Barat yang diatur dalam Perda No. 13 Tahun 2012

1. Tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda empat, sebagai berikut.

Urutan KepemilikanTarif Progresif
Kendaraan pertama1,75%
Kendaraan kedua2,25%
Kendaraan ketiga2.75%
Kendaraan keempat3,25%
Kendaraan kelima dan seterusnya3,75%

2. Tarif pajak progresif kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, sebagai berikut.

Urutan KepemilikanTarif Progresif
Kendaraan pertama1,75%
Kendaraan kedua2,25%
Kendaraan ketiga2,75%
Kendaraan keempat3,25%
Kendaraan kelima dan seterusnya3,75%

3. Wilayah Jawa Tengah

Tarif pajak kendaraan Wilayah Jawa Tengah diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2011 . Di wilayah Jawa Tengah hanya kendaraan bermotor roda 2 yang memiliki cc diatas 200 cc dan roda 4 yang dikenakan tarif pajak progresif.

Berikut tarif pajak progresif wilayah Jawa Tengah.

Urutan KepemilikanTarif Progresif
Kendaraan pertama1,5%
Kendaraan kedua2%
Kendaraan ketiga2,5%
Kendaraan keempat3%
Kendaraan kelima dan seterusnya3,5%

4. Wilayah Jawa Timur

Tarif pajak progresif kendaraan wilayah Jawa Timur diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2010 . Di wilayah Jawa Timur tarif pajak progresif dikenakan pada kendaraan roda empat dan roda dua yang memiliki isi silinder 250 cc ke atas.

Berikut tarif pajak progresif wilayah Jawa Timur.

Urutan KepemilikanTarif Progresif
Kendaraan  pertama1,5%
Kendaraan kedua2%
Kendaraan ketiga2,5%
Kendaraan keempat3%
Kendaraan kelima dan seterusnya3,5%

5. Wilayah Banten

Tarif pajak progresif kendaraan bermotor wilayah Banten ditetapkan dalam Perda No. 4 Tahun 2019

Berikut tarif pajak progresif wilayah Banten.

Urutan KepemilikanTarif Progresif
Kendaraan pertama1,75%
Kendaraan kedua2%
Kendaraan ketiga2,5%
Kendaraan keempat3%
Kendaraan kelima dan seterusnya3,5%

6. Wilayah Sumatera Barat

Tarif pajak progresif wilayah Sumatera Barat diatur dalam Pergub No. 25 Tahun 2018

Berikut tarif pajak progresif wilayah Sumatera Barat.

Urutan KepemilikanTarif Progresif
Kendaraan pertama1,65%
Kendaraan kedua2,5%
Kendaraan ketiga3%
Kendaraan keempat3,5%
Kendaraan kelima dan seterusnya4%

7. Wilayah Kalimantan Selatan

Tarif pajak progresif kendaraan bermotor wilayah Kalimantan Selatan diatur dalam Pergub No. 7 Tahun 2017. Di wilayah Kalimantan Selatan mengenakan tarif pajak progresif hanya pada kendaraan roda empat atau lebih.

Berikut tarif pajak progresif wilayah Kalimantan Selatan.

Urutan KepemilikanTarif Progresif
Kendaraan pertama1,5%
Kendaraan kedua2%
Kendaraan ketiga2,5%
Kendaraan keempat3%
Kendaraan kelima dan seterusnya3,5%

Cara Menghitung Pajak Progresif

Perhitungan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) dan bobot atau efek negatif atas pemakaian kendaraan untuk merefleksikan tingkat kerusakan jalan.

NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor) telah ditetapkan oleh Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) yang telah mendapatkan data dari Agen Pegang Merek (APM), jadi bukan nominal di pasaran.

Sedangkan, bobot merupakan efek negatif pemakaian kendaraan untuk merefleksikan tingkat kerusakan jalan yang biasanya dinyatakan dalam koefisien satu atau lebih.

Berikut contoh perhitungan pajak progresif :

Pak Toni memiliki 4 buah mobil dengan merk, tahun, dan alamat wilayah yang sama yaitu Jawa Timur.

Di STNK tertulis tarif PKB mobil sebesar Rp. 1800.000, dan mendapatkan SWDKLLJ sejumlah Rp. 150.000, maka NJKB Pak Toni adalah :

NJKB = (PKB/2) x 100 = (Rp. 1.800.000/1,5) x 100 = Rp. 120.0000

Sehingga, pajak progresif tiap kendaraan dimulai dari kendaraan pertama sampai keempat.

Mobil Pertama

  • PKB          : Rp. 120.000.000 x 1,5% = Rp. 1800.000
  • SWDKLLJ : Rp. 150.000
  • Pajak        : Rp. 1.800.000 + Rp. 150.000 = Rp. 1.950.000

Mobil Kedua

  • PKB          : Rp. 120.0000.000 x 2% = Rp. 2.400.000
  • SWDKLLJ : Rp. 150.000
  • Pajak        : Rp. 2.400.000 + Rp. 150.000 = Rp. 2.550.000

Mobil Ketiga

  • PKB          : Rp. 120.000.000 x 2,5% = Rp. 3.000.000
  • SWDKLLJ : Rp. 150.000
  • Pajak        :Rp. 3.000.000 + Rp. 150.000 = Rp. 3.150.000

Mobil Keempat

  • PKB          : Rp. 120.000.000 x 3% = Rp. 3.600.000
  • SWDKLLJ : Rp. 150.000
  • Pajak        : Rp. 3.600.000 + Rp. 150.000 = Rp. 3.750.000

Cara ini berlaku untuk menghitung pajak mobil kelima, dan seterusnya hingga nilai persentase 10%.

Namun, jika Anda ingin lebih cepat dan mudah menghitung tarif pajak progresif mobil dapat menggunakan Kalkulator Progresif Mobil Luar Jakarta yang dapat diakses di bawah ini.

Tinggalkan komentar


pemerintahkota